Pinjam Pakai Kawasan
Penggunaan lahan untuk kepentingan di luar upaya konservasi di TN Kutai dilakukan melalui perjanjian pinjam pakai kawasan untuk kepentingan jalan propinsi, eksploitasi minyak bumi dan konsumsi listrik.
Tabel Daftar Pinjam Pakai Kawasan di TN Kutai
No. | Institusi | Keputusan | Keterangan |
1. | Menteri Kehutanan | Nomor : 70/Menhut- VI/1990 tanggal 7 Pebruari 1990 | Menteri Pekerjaan Umum mendapat persetujuan prinsip rencana pembangunan Jalan Bontang – Sangatta – Muara Lembak yang melintasi TNK |
2. | Menteri Kehutanan | Nomor : 19/Menhut-II/1991 tanggal 7 Januari 1991, | Pinjam Kawasan antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur |
3. | Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan Pertamina Operasi Produksi EP Sangatta | Nomor 016/KWL/PTGH-3/1995 tanggal 16 Maret 1995 | Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan untuk Pemboran Sumur Eksploitasi di dalam Kawasan TNK, Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur seluas 8, 75 ha jangka waktu 5 tahun |
4. | Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan Pertamina Operasi Produksi EP Sangatta |
| Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksploitasi Operasi 4 Sumur Pengembangan untuk jangka waktu 5 tahun mulai tanggal 12 Desember 1996 sampai dengan 12 Desember 2001, tanggal 12 Desember 1996 seluas 11, 5697 ha |
5. | Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. PLN (Persero) Wilayah VI Banjarbaru | Nomor 4486/KWL/PTGH-3/1999 tanggal 9 Nopember 1999 | Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. PLN (Persero) Wilayah VI Banjarbaru untuk Pembangunan Jaringan Listrik Interkoneksi Tegangan Menengah 20 KV untuk jangka waktu 5 tahun mulai tanggal 9 November 1999 sampai dengan 9 November 2004 |
Enclave
Pertemuan parapihak terkait menginisiasi keempat desa definitif (Teluk Pandan, Sangkima, Sangatta Selatan dan Singa Geweh) untuk di-enclave sebagai upaya menyelamatkan TN Kutai. Semangat ini direspon oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang ditindaklanjuti dengan penataan batas, namun demikian menyisakan 1 desa (Teluk Pandan) yang sampai saat ini masih menggantung dan memposisikan TN Kutai sebagai obyek yang dilemahkan karena justru mengundang spekulan-spekulan untuk membuka lahan di TN Kutai.
Tabel Proses Enclave di TN Kutai
No. | Institusi | Keputusan | Keterangan |
1. | Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur | Keputusan No. 06 Tahun 1997 tanggal 30 April 1997 | Penetapan desa definitif desa-desa di dalam TN Kutai, yaitu Teluk Pandan, Sangkima dan Sangatta Selatan |
2. | Gubernur Kalimantan Timur
| SK. No. 410.44/ K.452/1999
| Desa Sangatta Selatan dimekarkan menjadi Singa Geweh dan Sangatta Selatan |
3. | Balai TN Kutai
| No. 42/BTNK-2/Rhs/ 2000 tanggal 28 Maret 2000 | Usulan batas enclave antara desa defenitif dengan kawasan TN Kutai seluas 15.390 ha |
4. | Ditjen PKA
| No. 285/DJ-V/KK/ 2000 tanggal 28 April 2000
| Prinsip 3 desa defenitif dapat dijadikan enclave, Balai TN Kutai dan Pemda mengajukan usulan enclave seluas 15.000 ha |
5. | Setkab Kutai Timur | No. 301/522/Umper-2000 tanggal 18 September 2000 | Draf TOR Kegiatan enclave TN Kutai, rancangan Tim Enclave dan usulan biaya |
6. | Balai TN Kutai
| No. 984/BTNK-2/2000 tanggal 7 November 2000 | Hasil lokakarya TN Kutai tentang penyerahan pengelolaan TN Kutai |
7. | Ditjen PKA
| No. 830/DJ-V/LH/ 2000 tanggal 20 November 2000 | Surat Perintah Kerja tentang penunjukkan Sekkab Kutai Timur untuk pelaksanaan enclve TN Kutai |
8. | Balai TN Kutai
| No. 217/BTNK-2/2001 tangal 6 Maret 2001
| Dana untuk enclave dari Ditjen PKA sebesar Rp319.960.000,00 sudah ada di Balai TN Kutai dan pelaksanaan enclave TN Kutai agar segera dilaksanakan |
9. | Bupati Kutai Timur
| Surat Keputusan No17 Tahun 2001 tanggal 8 Maret 2001 | Pembentukan Tim Manajemen (inti) dan Tim Teknis (Operasional) enclave |
10 | Setkab Kutai Timur/selaku Ketua Tim Manajemen Tata Batas Enclave | BIMP/03-KH/IG/2001 Tanggal 10 Maret 2001
| Usulan revisi biaya dari Rp343.000.000,00 menjadi Rp587.490.000,00 |
11. | Kepala Balai TN Kutai
| No. 412/BTNK-2/2001 tanggal 4 Mei 2001
| Laporan perkembangan tata batas sementara enclave 4 desa di kawasan TN Kutai bertambah dari 15.000 ha menjadi 20.800 ha |
12. | Kepala Balai TN Kutai
| No. 511/BTNK-2/2001 Tanggal 13 Juni 2001
| Laporan pertambahan luas enclave TN Kutai dari 15.000 ha menjadi 23.712 ha. Keberatan atas pertambahan luas secara khusus untuk desa Teluk Pandan seluas 8.697 ha. |
13. | Bupati Kutai Timur
| No. BIMP/44-KH/IG/ 2001 tanggal 31 Juli 2001
| Batas sementara sudah selesai pada akhir Mei 2001 dengan hasil luas enclave 23.712 ha dari rencana semula 15.000 ha. Revisi biaya enclave dari Rp343.000.000,00 menjadi Rp587.490.000,00. |
14. | Balai TN Kutai
| No. 871/BTNK-2/2001 tanggal 3 Oktober 2001 | Mengusulkan percepatan penyelesaian tata batas enclave TN Kutai |
15. | Balai TN Kutai
| No. 1056/BTNK-1/ 2001 tanggal 28 Nopember 2001 | Permohonan agar Pemda Kutai Timur menunda kegiatannya sebelum enclave selesai |
16. | Ditjen PHKA
| No. 19/DJ-IV/KK/2002 tanggal 16 Januari 2002 | Dukungan terhadap surat Kepala Balai TN Kutai No. 1056/BTNK-1/2001 tanggal 28 Nopember 2001 |
17. | Balai TN Kutai
| No. 82/BTNK-2/2002 tanggal 30 Januari 2002
| Permohonan bantuan untuk mentaati batas enclave sebagai antisipasi meluasnya perambahan |
18. | Balai TN Kutai
| No. 244/BTNK-2/2002 tanggal 28 Maret 2002
| Penolakan atas permohonan perluasan enclave di Sangatta Selatan dan agar konsisten atas batas enclave yang sudah ada |
19. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur
| No. 56/UM/DPRD-KUTIM/IX/2002 tanggal 4 Maret 2002
| Permohonan kepada Bupati agar melengkapi surat rekomendasi dari Departemen Kehutanan tentang Pemberian Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagian wilayah TN Kutai untuk enclave dalam Perda Enclave |
20. | Bupati Kutai Timur
| No. 177/BS-SIG/IX/ 2002 tanggal 5 September 2002 | Permohonan penerbitan rekomendasi atas wilayah enclave |
21. | Menteri Kehutanan
| No. 1889/Menhut-II/ 2002 tanggal 21 November 2002
| Dephut tidak bermaksud melepaskan wilayah enclave dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan TN Kutai harus mengacu pada Rencana Pengelolaan TN Kutai |